Skip to content

Sesi Pleno, 24 September 2014

Pembukaan Forum Nasional V JKKI 2014

Pembukaan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia V dilakukan pada 24 September 2014 di Trans Luxury Hotel Bandung. Acara dimulai dengan sambutan dari laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Dr. Deni KSunjaya, dr., dess, kemudian sambutan oleh ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yaitu Prof. Laksono Trisnantoro dr., M. Sc, PhD dan terakhir sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yaitu Prof. dr. med Tri Hanggono Ahmad, .

deni ksDr. Deni menyampaikan selamat datang kepada semua peserta Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) V, yang mana Forum JKKI yang kelima ini kebetulan bertepatan dengan ulang tahun Universitas Padjajaran yang ke 57.Hari ketiga Forum Nasional JKKI V akan diisi dengan pelatihan penyusunan policy brief pada tanggal 26 September 2014 di Gedung RSP FK Unpad. Tema FJKKI V ini adalah Monitoring pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan Nasional di Tahun 2014 : Kendala, Manfaat dan Harapan dengan kelompok-kelompok kerja yang terdiri dari (1) Kebijakan Pembiayaan Kesehatan, (2) Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak (3) Kebijakan HIV/AIDS (4) Kebijakan Gizi, (5) Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat (6) Kebijakan Pendidikan SDM Kesehatan (7) Kebijakan Palayanan Kesehatan.

Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Prof. Laksono Trisnantoro dr., M. Sc, PhD menjabarkan apa yang terjadi dalam konteks jaringan dan tujuan pertemuan tiga hari FJKKI V. Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia adalah suatu kelompok informal yang berusaha menjadi jembatan penghubung antara para peneliti di perguruan tinggi, para peneliti di lembaga penelitian, NGO, LSM, dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan kesehatan. Fornas JKKI pertama kali bertemu di Jakarta masih 100 orang, masih belum banyak orang yang datang, kemudian terus berkembang di Makasar, Surabaya, Kupang dan host-nya oleh perguruan tinggi. Organisasi ini tidak memiliki EO, setiap kegiatan tahunan dikerjakan oleh perguruan tinggi dan saat ini diorganisir oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran. Tahun ini merupakan tahun istimewa karena terkait dengan perubahan pemerintahan di negara kita ini sehingga diharapkan beberapa hal yang dibahas pada pertemuan pada tiga hari ini bisa dipakai oleh anggota DPR baru, Menteri Kesehatan yang baru dan daerah-daerah.

LTProf. Laksono menyampaikan monitoring JKN ini merupakan satu program besar yang memerlukan peneliti dan para praktisi, para peneliti harus menjadi pihak yang independen. Contohnya PU itu semua program pengembangan selalu mempunyai dana monitoring yang dikerjakan pihak Independen sekitar 5%-7%, tapi dis ektor kesehatan tidak ada dana monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak Independen. Ini juga yang akan disampaikan ke tim Jokowi nanti, kita berharap di semua sektor kesehatan termasuk JKN ini ada 1%-2% anggaran untuk monitoring dan evaluasi oleh pihak Independen. Dengan cara ini, sektor kesehatan menjadi lebih akurat dalam membuat program-programnya. Kemudian, ada sub tema mengenai KIA, yang mana angka kematian Ibu masih tinggi sekali, yang merupakan juga salah satu pengalaman kami di NTT karena tidak adanya monitoring dan evaluasi program di KIA oleh lembaga Independen.

Prof. Laksono menjelaskan ada tujuh Pokja yang sangat penting untuk dikembangkan dan dalam konteks jaringan tahun lalu di Kupang hanya ada tiga Pokja dan sekarang berkembang menjadi tujuh Pokja dan itu atas inisiatif dari FK UNPAD. Kemungkinan tahun depan di padang dan semoga akan bertambah menjadi 10 pokja. Pada tahun ini FJKKI mencoba untuk membuat hari ketiga sebagai hari untuk finishing policy brief, yang mana kegiatan ini akan dilakukan pada hari Ju’mat (26 September 2014) di Gedung RSP FK Unpad, dan harapannya minggu depan sudah bisa kita kirimkan ke berbagai pihak yang mungkin relevan, termasuk tim transisi presiden.

Forum FJKKI V yang hanya tiga hari ini sebenarnya bukan hanya forum yang tiga hari tetapi forum permulaan untuk 1 tahun kedepan. Setelah policy brief disusun akan menjadi bahan yang disebut bahan advokasi ke pusat atau provinsi, policy brief ini akan ditampilkan di web yang bisa digunakan oleh teman-teman di daerah dan provinsi. dan pengambil kebijakan diseluruh Indonesia. Pertemuan hari ini di di-webinarkan sehingga bisa disaksikan oleh semua orang yang tidak berkesempatan hadir dalam forum ini.

triSambutan ketiga adalah dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran oleh Prof. dr. med Tri Hanggono Ahmad, dr. Dekan FK Unpad menyambut para peserta FJKKI V dengan kata “Sampurasun” yang dibalas serempak oleh peserta dengan “Rampes”, karena pada hari Rabu merupakan rabu nyunda di Jawa Barat untuk terus mempertahankan dan mengembangkan budaya Sunda ini. Prof Hanggono menyampaikan permohonan maaf atas absennya Rektor Unpad. Prof Hanggono menyampaikan upaya keras akan dilakukan karena pertemuan ini memiliki nilai yang strategik, tahun 2014 adalah tahun yang luar biasa utuk kita semua. Temanya pun ikut mendukung dalam mencapai MDGs. Jangan sampai membuat kebijakan yang tidak ada kesinambungannya dengan kebijakan lain. Mudah-mudahan apa yang dibangun dan dihasilkan dari pembicaraan hari ini mengenai implementasi JKN akan membahas mengenai tujuan pembangunan global. Harapannya adalah bagaimana berupaya bersama-sama menghasilkan produk kebijakan dalam forum ini. Selamat menikmati kota Bandung.

 

Laporan Ketua Panitia

Dr. Deni K Sunjaya, dr., DESS

Laporan Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan

Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

Pembukaan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran

Prof. Dr. Med Trihanggono Ahmad, dr

Keynote Speech   Reportase 

Kendala dan Tantangan Pencapaian MDGs di Indonesia: Apakah JKN merupakan Panasea?

Prof. Dr. Armida Alisjahbana, SE (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas)

 

  Video Pembukaan

 

Reportase Pleno 1

“Studi komparatif Pencapaian MDGs dan Universal Coverage Antar Negara di Kawasan ASEAN”

Dr. Deni K Sunjaya memulai pernyataan yang lugas mengenai pencapaian MDGs Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Dengan di pandu oleh dr. Irvan yang bertindak sebagai moderator, Deni mengerucutkan permasalahan pada perkembangan HIV AIDS di Indonesia sebagai salah satu poin untuk mengukur keberhasilan pencapaian MDGs di Indonesia. Namun dari kesimpulan, Deni menunjukkan bahwa jumlah kasus HIV AIDS di Indonesia beberapa tahun belakangan malah meningkat. Jika dibandingkan dengan insidensi kasus HIV di negara ASEAN lainnya, maka lajur Indonesia bertolak belakang dengan perkembangan kasus di negara ASEAN lainnya yang malah menunjukkan perbaikan dengan penurunan angka penderita HIV.

 

 

 

“Tantangan Kebijakan Pasca MDGs”

anungPembahas dalam sesi ini adalah Dr. Anung Sugihantono, dr.,M.Kes yang menjabat sebagai Dirjen Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan RI. dr.Anung memaparkan mengenai kompleksitas masalah menuju periode akhir MDGs pada tahun 2015 mendatang. Pencapaian keberhasilan Indonesia dianggapnya masih jauh dari harapan berdasarkan isu-isu MDGs. Isu yang paling disoroti adalah isu kemiskinan yang jumlahnya masih sangat menghawatirkan. Masalah tersebut dapat diatasi dengan perbaikan sistem kesehatan yang lebih optimal, lanjutnya. Namun saat ini, pola kebijakan kesehatan akan ditentukan oleh pemimpin yang baru, sebab Indonesia sudah mengalami peralihan kekuasaan.

 

Tantangan Kebijakan Pasca MDGs 2015 Dibidang Gizi dan Kesehatan Ibu & Anak – Anung Sugihantono

  Materi      Video

Orientasi Pembangunan Kesehatan: Mampukah SJSN menggapai TPM – Dr. Deni K Sunjaya

  Materi      Video

 

Reportase Pleno 2

24septpleno2

Sepuluh orang jika ditanya ingin menjadi apa, tujuh sampai delapan diantaranya menjawab ingin menjadi dokter, ungkap Stefanus Bria Seran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT ketika sesi diskusi acara Fornas V JKKI di Bandung, Sabtu (23/ 9/ 2014).

MDG’s 4 dan 5 yang belum tercapai, mengundang berbagai ahli kebijakan dari Sabang sampai Merauke mencari solusi. Kendala terhambatnya pencapaian MDG’s 4 dan 5 masing-masing daerah berbeda, mulai dari kurangnya tenaga dokter, sumber daya yang tidak kompeten, regulasi yang tidak diimplementasikan, dan monitoring evaluasi regulasi yang tidak dilaksanakan.

John Leigh mengungkapkan tidak ada solusi sederhana yang bisa dilakukan secara serentak untuk mengurangi angka kematian bayi dan ibu, diperlukan solusi sangat kompleks dan lintas sektor. John Leigh selaku health Director Australian Departement for Foreign Affairs and Trade, Australian Embassy, indonesia ini mengharapkan universitas dapat memberikan sumbangsih di tingkat daerah, provinsi dan kota untuk menciptakan benang merah yang dapat dikaitkan dengan kebijakan untuk menciptakan strategi jitu.

John Leigh sependapat dengan dr Elsa Setiawati, MM yang merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran Unpad yang mengungkapkan berbagai strategi untuk mendistribusikan tenaga dokter di Jawa Barat. Salah satunya, regulasi bagi mahasiswa kurang mampu yang berasal dari Jawa Barat untuk disekolahkan gratis sampai menjadi dokter. Regulasi ini tentunya menguatkan sistem kesehatan yang ada di jabar maupun di Indonesia.

Namun, regulasi memerlukan perubahan terhadap sistem bukan solusi sempit yang menanggulangi masalah dalam waktu yang pendek. Penguatan sistem kesehatan yang terdiri dari beberapa building blok tidak bisa dipisahkan karena semua building blok mempunyai hubungan yang dinamis dengan yang lainnya.

Pentingnya regulasi diperkuat oleh pendapat Sundoyo, “Berbagai regulasi diciptakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”. Namun, faktanya regulasi sudah ada akan tetapi angka kematian ibu dan bayi belum mencapai standar. Data paparan dari Dr. Nina Sardjunani, dra.,MA memaparkan hanya sebesar 62% tenaga perawat yang terakreditasi dan hanya 25%obat yang tersedia di puskesmas. Data ini menjadi gambaran kecil kendala angka kematian ibu dan bayi yang belum mencapai standar.

 

Sesi Pleno 2 –  Penguatan sistem kesehatan dalam Pencapaian MDGs 
Moderator: Ilsa Nelwan, dr., MPH.

Critical Issues in Strengthening Health System: a Health Sector Review
Dr. Nina Sardjunani,dra.,MA (Deputi Menneg PPN/Kepala Bappenas Bid. SDM & Kebudayaan)

 

Current Evidences in Indonesian Health Systems Strengthening
John Leigh (Australia-Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening)

  Materi    

Regulasi Penguatan Sistem Kesehatan di Indonesia
Sekretaris Jenderal Kemkes RI

  Materi    

Transformasi Pendidikan Tinggi Kesehatan dalam Memperkuat Sistem Kesehatan untuk Akselerasi Percepatan Pencapaian MDGs
Dr. Elsa P Setiawati, dr.,MM (Fakultas Kedokteran Unpad)

  Materi   

   

 

PP No. 28
Tahun 2024

Peraturan Pelaksanaan
UU No.17/2023 Tentang Kesehatan